BNPT Akui Masih Cari Solusi untuk Eks Murid Sekolah Khilafatul Muslimin, Janji Beri Bimbingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menyebutkan, pihaknya masih terus mencari solusi terkait nasib anak-anak yang sempat bersekolah di sekolah-sekolah terafiliasi ormas Khilafatul Muslimin.

Boy mengatakan, negara memastikan bahwa mereka akan menjalani bimbingan lebih lanjut.

"Kami akan terus mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus melakukan langkah antisipasi, terutama bagaimana kita memberikan kegiatan pembimbingan lanjutan," ujar Boy dalam jumpa pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (20/6/2022).

"Bagaimanapun anak-anak bangsa yang telah bersekolah di tempat-tempat itu harus kita urus," imbuhnya.

Baca juga: Awal Mula Terbentuknya Pesantren Khilafatul Muslimin di Bekasi, Didirikan di Tanah Wakaf

Boy menambahkan, BNPT dan kementerian/lembaga terkait kini sedang duduk bersama pemerintah-pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin.

Ia mengatakan, anak-anak itu berhak atas penjelasan yang baik dan memadai soal alasan sekolah mereka dihentikan operasionalnya karena terafiliasi Khilafatul Muslimin.

"Kementerian di tingkat pusat sampai di pemerintah daerah sedang dalam proses agar mereka yang sekolahnya ditutup dapat dicarikan solusi terbaik," ujar Boy.

"Kami harus memberi penjelasan yang baik kenapa kegiatan-kegiatan sekolah mereka dihentikan," ia menambahkan.

Baca juga: BNPT Sebut Khilafatul Muslimin Pakai Strategi Berpura-pura Tak Ingin Ubah Pancasila

Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyarankan agar sekolah-sekolah atau madrasah yang ditemukan berafiliasi dengan organisasi ekstrem Khilafatul Muslimin tidak ditutup.

Koordinator P2G Satriwan Salim beranggapan, penutupan sekolah-sekolah itu hanya akan merugikan para pihak yang ada di dalamnya.

"Sekolah dan madrasah mereka jangan ditutup, karena akan berpotensi merugikan hak anak dan guru serta tenaga kependidikannya, melanggar hak-hak dasar memperoleh pendidikan," ujar Satriwan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).

Akan tetapi, bukan berarti sekolah-sekolah atau madrasah tersebut dapat terus beroperasi seperti sebelumnya.

P2G menegaskan, dibukanya sekolah-sekolah atau madrasah itu harus disertai dengan intervensi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada sekolah, guru, dan siswa.

Baca juga: BNPT: Khilafatul Muslimin Sangat Berbahaya, Tanpa Disadari Sebarkan Ideologi Khilafah

Menteri Agama Yaqut Cholil Coumas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristekdikti Nadiem Makarim ikut membina, mendampingi, dan merestrukturisasi kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah atau madrasah yang terafiliasi dengan organisasi ekstrem.

"Peninjauan ulang dan restrukturisasi kurikulum patut dilakukan, agar desain pembelajaran mereka tidak bertolak belakang dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan struktur Kurikulum Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945," jelas Satriwan.

Dua kementerian tersebut diharapkan memperkuat peran pendidikan Pancasila dan program moderasi beragama dalam struktur kurikulum nasional, khususnya di sekolah dan madrasah.

Di sisi lain, P2G berharap agar masyarakat tidak mengucilkan atau memberi stigma negatif pada siswa dan guru sekolah atau madrasah yang berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin.

"Mereka sesungguhnya butuh dirangkul dengan pendekatan lebih humanis, dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat, seperti ormas agama seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah serta organisasi profesi guru," jelas Satriwan.