Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSJ: 80,6 Persen Responden Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi Baik dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 17/06/2022, 16:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan, sebanyak 80,6 persen responden menilai kinerja pemerintahan Jokowi menangani pandemi Covid-19 dalam kategori baik.

Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilaksanakan LSJ pada medio 28 Mei-6 Juni 2022 terhadap 1.450 responden di 34 provinsi.

"Sedangkan kurang puas sangat buruk 19,4 persen," kata Peneliti LSJ Fetra Ardianto dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Survei LSJ: Elektabilitas 29,4 Persen, Prabowo Dinilai Pantas Gantikan Jokowi

Fetra mengatakan, dalam survei tersebut, responden juga ditanya terkait penetapan status endemi Covid-19 di Tanah Air.

Hasilnya, sebanyak 89,1 persen responden setuju dengan penetapan status endemi. Sementara, 10,9 persen responden lainnya tidak setuju.

"Kesimpulan publik siap menjalani aktivitas sehari-hari sebelum pandemi hadir," ujarnya.

Selanjutnya, Fetra mengatakan, hasil survei menunjukkan sebanyak 85,8 persen responden setuju dengan pelonggaran masker di luar ruangan dan 14,2 persen responden masih ragu-ragu dan tidak setuju.

"69,1 persen responden percaya efektivitas vaksin dalam hadapi virus dan 24,8 persen ragu-ragu dan 4,1 persen tidak percaya," ucapnya.

Baca juga: Unggah Meme Candi Borobudur Mirip Wajah Jokowi, Roy Suryo Minta Maaf dan Menyesal

Adapun populasi survei ini adalah seluruh calon pemilih dalam Pemilu 2024 yang berusia 16 tahun ke atas. Pemilihan sampel responden melalui teknik multistage random sampling.

Margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 2,57 persen dengan level of confidence 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan seluruh responden yang dipandu dengan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com