Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Anggap Masa Kampanye 75 Hari Terlalu Singkat: Harusnya Setahun

Kompas.com - 07/06/2022, 16:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah menilai, masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selama 75 hari terlalu singkat.

Menurut Fahri, masa kampanye semestinya berlangsung selama satu tahun penuh agar masyarakat dapat mengenal calon presiden yang akan mereka pilih secara lebih jauh.

"Sedikit (masa kampanye 75 hari), harusnya setahun itu, biar keliling. Kita pengin tahu orang ini siapa, orang enggak jelas mau jadi presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Fahri berpendapat, masa kampanye harus diperpanjang demi memberi ruang bagi para calon untuk bertukar pikiran mengenai gagasan yang mereka bawa pada pemilu.

Baca juga: DPR dan KPU Sepakat, Masa Kampanye Pemilu 2024 Berlangsung 75 Hari

Menurut Fahri, negara semestinya memberi ruang bagi para calon berdebat melalui saluran televisi maupun kampus-kampus supaya mereka tidak hanya muncul di kertas suara.

"Kalau momen di mana pertukaran pikiran nya itu disedikitkan gitu, ya yang banyak nanti orang tukar hadiah, bansos, oleh-oleh, baliho dan sebagainya," kata Fahri.

Di samping itu, Fahri mengatakan, partainya masih berfokus untuk sukses dalam Pemilihan Legislatif 2024 mendatang ketimbang memikirkan sosok calon presiden yang akan diusung.

Dengan nada bercanda, Fahri menyebut dirinya layak untuk menjadi seorang presiden, tetapi tidak mempunyai cukup uang walau memiliki mandat dari rakyat.

"Masa saya enggak pantas jadi presiden? Cuman enggak punya uang, tapi punya mandat rakyat itu yang penting, mandat rakyat yang penting, makanya lebih baik kita fokus di legislatif dulu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR telah menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.

Baca juga: Komisi II DPR: Masa Kampanye Pemilu 75 Hari Dimulai 28 November 2023

Hal itu disepakati setelah pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR, dan komisioner KPU pada Senin (6/6/2022) kemarin.

"Durasi masa kampanye ditetapkan, disepakati, akan dilaksanakan 75 hari. Sehingga diharapkan pendistribusian logistik bisa dilaksanakan KPU sehingga sesuai tahapan dan jadwal yang telah disepakati," ujar Ketua DPR Puan Maharani, Senin.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsan megnatakan, masa kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. yAdapun hari pemungutan suara akan jatuh pada 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com