Partai Buruh Tolak Revisi UU PPP, 10.000 Buruh Akan Demo di DPR 15 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, partainya bersama Gerakan Buruh Indonesia menolak revisi Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) dan UU Cipta Kerja.

Said mengatakan, atas penolakan tersebut, pihaknya bersama 4 konfederasi serikat buruh dan 60 Federasi Serikat Buruh tingkat nasional akan melakukan demonstrasi pada 15 Juni mendatang.

"Pada 15 Juni buruh di wilayah Jabodetabek akan aksi di depan DPR RI, akan dihadiri oleh 10.000 buruh. 10.000 buruh akan hadir di depan gedung DPR RI se-Jabodetabek," kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (4/6/2022).

Said mengatakan, dalam waktu yang bersamaan, organisasi buruh di 34 provinsi juga melakukan demonstrasi seperti di Surabaya, Batam, Serang, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Semarang dan Ambon.

Baca juga: Revisi UU PPP dan Masa Depan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

"Aksi akan seperempak 15 Juni 2022 tuntutannya aksi ini hanya dua batalkan revisi undang-undang PPP yang kedua tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Said mengatakan, apabila DPR dan pemerintah tetap memaksakan pembahasan UU Cipta Kerja, Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh dan 60 federasi serikat buruh akan melakukan mogok nasional selama 3 hari.

Ia mengatakan, ada 3 juta buruh yang akan terlibat dalam aksi mogok nasional tersebut.

"Tanggal dan tempat akan diumumkan kemudian ketika kami melihat ada kejar tayang atau ada pemaksaan kehendak daripada pengusaha hitam segelintir orang yang hanya mencari keuntungan dari Omnibus law," ucap dia.