Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Lahir Pancasila, Ketua DPR: Refleksi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sangat Relevan Saat Ini

Kompas.com - 01/06/2022, 14:42 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan perdamaian dunia.

Pemuliaan manusia dan upaya merealisasikan perdamaian dunia dirasa perlu di tengah pandemi yang belum hilang sepenuhnya dan konflik geopolitik yang sedang melanda.

“Pandemi dan perang sama-sama memakan korban bernama manusia. Karenanya, refleksi atas 'Kemanusiaan Yang Adil Beradab' pada Hari Lahir Pancasila ini menjadi sangat relevan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6/2022), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Titik Lahirnya Pancasila

Puan mengenang bagaimana prinsip filosofis “internasionalisme” atau “perikemanusiaan” yang menjadi ruh dalam Sila Kedua Pancasila itu diformulasikan dengan jelas oleh Bung Karno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Menurut dia, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" adalah idealisasi perjuangan untuk memuliakan hak-hak asasi manusia sekaligus ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia.

Puan mengenang bagaimana prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan ini dicetuskan Bung Karno agar nasionalisme Indonesia tidak menganut nasionalisme yang Chauvinisme, tetapi menjadi bangsa yang mewujudkan persaudaraan dunia.

“Di sisi lain internasionalisme yang dicetuskan Bung Karno bukanlah kosmopolitanisme atau antikebangsaan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” kata Puan mengutip pernyataan Bung Karno.

Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bisa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia.

Menurut dia, perjuangan DPR RI dalam mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah bagian dari pembumian Kemanusiaan Yang Adil Beradab.

Baca juga: Mahfud MD: Pancasila adalah Kesepakatan Luhur

“Melalui tugas konstitusionalnya menyusun undang-undang, DPR ingin memuliakan, melindungi harkat, dan martabat manusia, tak terkecuali perempuan agar kekerasan seksual bisa dicegah dan ditindak secara progresif sehingga memberikan keadilan bagi korban,” ujarnya.

Puan mengatakan perjuangan untuk memuliakan manusia tidak akan berhenti dilakukan DPR melalui produk-produk legislasi yang akan dihasilkan, misalnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurut dia, melalui RUU tersebut, DPR RI ingin negara hadir untuk menyejahterakan ibu dan anak sejak di dalam kandungan, kelahiran, dan pascakelahiran demi memajukan dan memuliakan manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com