Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Kompas.com - 27/05/2022, 17:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sulit membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024, terutama setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sebab, menurut Adi, partai politik lainnya seperti PDI-P dan Gerindra kemungkinan akan membentuk poros koalisi sendiri.

"PKB dalam posisi rumit setelah KIB terbentuk. Sulit bikin poros sendiri. Karena kemungkinan besar posor lainnya dibentuk PDI-P-Gerindra. Serta poros yang kemungkinan dibentuk nasdem dengan PKS dan Demokrat," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Adi juga mengatakan, ada dua hal yang membuat PKB sulit membentuk poros koalisi yaitu pertama, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak meningkat signifikan.

Kedua, PKB tak masuk tiga besar suara terbanyak di DPR.

"Bahkan nyaris mustahil (PKB bentuk koalisi) karena PPP dan PAN sudah saling menguncikan diri dengan Golkar. Kecuali ada tawaran menarik dari PKB buat PPP dan PAN, tapi itu akan rumit," ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menilai PKB akan sulit mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk poros koalisi karena mazhab yang berbeda.

"Apalagi dengan Demokrat yang merasa lebih besar dari PKB karena AHY elektabilitasnya lebih kuat dari Cak Imin," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya memungkinkan untuk membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024.

Adapun dalam koalisi tersebut, PKB ingin menjadi pemimpin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan diusung menjadi calon presiden (capres).

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Meski demikian, Jazilul mengakui, PKB tetap tak bisa mengusung Muhaimin seorang diri.

Oleh karenanya, PKB perlu bekerja sama dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi.

Ia mencontohkan, bukan tidak mungkin PKB akan bekerja sama dengan partai politik Islam misalnya PAN, PKS, dan PPP.

Dia menambahkan, bisa juga PKB berkoalisi dengan Partai Demokrat. 

Baca juga: Buya Syafii Wafat, Waketum PKB: Beliau Contoh Negarawan Berintegritas

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya.

Selain itu, PKB juga berpotensi membentuk koalisi dengan partai politik tengah. Ia mencontohkan, Nasdem bersama PKB membentuk koalisi.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB, partai tengah, artinya masih ada partai tengah lain misalkan Nasdem setuju jalan, jadi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com