Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Kompas.com - 17/05/2022, 12:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono tidak sepakat dengan anggapan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap merupakan arahan dari Istana.

Menurut Dave, koalisi itu dibentuk demi kebaikan bangsa. 

"Ini memang satu kesepakatan dari tiga partai politik nasional, ini demi kemaslahatan bangsa," kata Dave ditemui Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak benar adanya dugaan koalisi ini terbentuk berdasarkan arahan Istana.

Ia pun menilai, dugaan tersebut hanya merupakan pandangan pribadi.

Di sisi lain, dia meminta keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu yang masih terlalu dini untuk tidak diperdebatkan sehingga bisa berjalan dengan baik.

"(Koalisi) Ini masih progres ya, jadi kita jangan tergesa-gesa nanti akhirnya tidak berjalan," tutur dia.

Baca juga: Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Lebih jauh, Dave menegaskan bahwa partainya tetap mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) pada koalisi itu untuk Pemilu 2024.

Kata dia, koalisi itu disebut dalam tujuan menjalin komunikasi untuk 2024. Termasuk soal mengusung Airlangga sebagai capres.

"Ya pasti kami mintanya Pak Airlangga, tapi nanti pas di ujungnya gimana ya kita baru bisa putuskan lah. Tapi yang pasti itu Golkar ialah Pak Airlangga jadi capres," tegas anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar, PAN dan PPP sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu pada pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada Kamis.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan PPP saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Baca juga: Golkar-PPP-PAN Bentuk Koalisi, Pengamat: Ada Arahan Istana?

Selain itu, ketiga parpol tersebut kini masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com