Tolak Didikte, Politikus PDI-P Sebut Tokoh Non-Parpol Wajib Jadi Kader saat Dicalonkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu mengatakan, partai politik (parpol) diharapkan jangan memberikan tiket kepada oligarki pemodal yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden (capres/cawapres).

Menurut Masinton, siapapun capres/cawapres yang diusung dalam pemilu harus merupakan kader parpol.

"Tugas parpol hari ini harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol. Ini yang merusak negara. Dia tidak mau keringetan membangun parpol dengan andalkan duit dia bisa dikte, beli parpol," ujar Masinton dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024" pada Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Ganjar Pranowo, Anak Tiri yang Lagi-lagi Tak Diundang di Acara Partainya Sendiri

"Parpol jangan jadi penjual tiket membuka loket untuk oligarki pemodal yamg bisa dikte dan beli. Jangan berubaha jadi partai dagang atau koalisi dagang. Jadi di orang yang mencalonkan tadi harus masuk parpol," kata dia.

Oleh karena itu, Masinton meminta para elite parpol harus menjaga marwah kepartaian.

Yang mana telah ditegaskan bahwa capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol.

Baca juga: Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

"Kecuali terhadap figur yang berasal dari institusi yang haknya dibtasi UU, misal TNI, Polri kalau dicalonkan masyarakat, parpol boleh akomodasi itu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan, dia harus masuk parpol-lah," ucap Masinton.

Meski demikian, Masinton menegaskan saat ini parpol-parpol di Tanah Air masih steril dari oligarki pemodal.

Sehingga, dia mengharapkan kondisi ini tetap bisa dijaga

"Jangan sampai ya itu tadi didikte oleh kepentingan modal, tadi yang anggap parpol bisa dibeli itu yang membuat politik kita enggak punya warna dan marwah," kata Masinton.