Mendagri: Paulus Waterpauw Diusulkan Majelis Rakyat Papua Jadi PJ Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan latar belakang yang mendasari penunjukan Paulus Waterpauw sebagai Penjabat (pj) Gubernur Papua Barat.

Salah satunya, karena Paulus diusulkan oleh sejumlah lembaga masyarakat di Papua.

"Paulus Waterpauw ini kan usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), juga usulan dari beberapa lembaga-lembaga yang ada di sana," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

"Dan kita juga tahu dia memiliki track record di sana. Dia pernah menjadi Kapolda Papua, pernah jadi Kapolda Papua Barat sendiri dan yang penting beliau putra Papua, orang asli Papua," kata dia.

Baca juga: Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Punya Harta Rp 10,6 Miliar

Oleh karena itu, dengan segala pengalaman, kemampuan akademik, dan jam terbang, Paulus diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas politik dan pertahanan di Papua.

Mendagri Tito Karnavian melantik lima orang pj gubernur pada Kamis pagi.

Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan atubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemeneagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Pelantikan lima pj gubernur ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Baca juga: Profil Paulus Waterpauw, dari Kapolda sampai Penjabat Gubernur Papua Barat

Keppres ini mulai berlaku saat pelantikan pejabat, yakni pada 12 Mei 2022

Lima orang pj gubernur ini meggantikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022.