Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Rentan Digugat, Mahfud Ingatkan agar Hati-hati

Kompas.com - 12/05/2022, 09:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati saat menjalankan tugasnya.

Sebab, kata Mahfud, KPU rentan digugat oleh peserta pemilihan umum (pemilu).

“Saya katakan kepada KPU, hati-hati, apa pun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat. Oleh sebab itu, saya katakan KPU harus firm bahwasanya bekerja dengan penuh tanggung jawab,” kata Mahfud saat menerima kunjungan rombongan Komisioner KPU di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: Jadi Pemantau Pemilu 2022 Filipina, Anggota KPU RI: Hanya Perlu 5 Jam Suara Terekapitulasi Penuh

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kerja KPU jika diperlukan, misalnya, apabila KPU membutuhkan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal keuangan.

“Nanti kita fasilitasi keuangan dan sebagainya, tentu harus lewat pemerintah nanti kita perlancar semuanya,” kata dia. 

Selain itu, Mahfud memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

“Kita sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi, 14 Juni itu sebentar lagi,” kata dia.

Baca juga: KPU Butuh Anggaran Rp 8 Triliun Tahun Ini untuk Mulai Tahapan Pemilu 2024

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kedatangannya beserta rombongan untuk bersilaturahim sekaligus mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu.

“Supaya pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan integritas,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com