Cerita Ridwan Kamil Seleksi ASN untuk Penjabat Kepala Daerah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sudah melakukan seleksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) untuk diusulkan ke pemerintah pusat sebagai penjabat kepala daerah.

Tetapi, ada cerita menarik ketika proses seleksi tersebut, sebab sejumlah ASN menolak diusulkan sebagai penjabat kepala daerah.

"(Proses seleksi) juga tidak mudah, ada orang yang menolak karena sudah tahu jadi kepala daerah tidak sesederhana itu," kata Ridwan dalam acara diskusi hibrida Kompas XYZ Forum II, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pusat Komunikasi ke Daerah-Masyarakat Soal Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Menurutnya, alasan penolakan itu dapat dimaklumi karena menjadi penjabat bukan hanya sekadar jabatan administratif, melainkan sama halnya dengan kepala daerah pada umumnya.

Ridwan melanjutkan, penjabat juga harus mampu berdialog dengan masyarakat daerahnya mulai dari tokoh masyarakat, ulama dan elemen lainnya.

"Leadership itu kan tidak hanya mengerti manajemen administrasi, kira-kira begitu. Tapi juga bagaimana dia berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, ulama dan merespons krisis," lanjutnya.

Selain ada ASN yang menolak diusulkan jadi penjabat, ada pula yang sangat antusias.

Baca juga: Tjahjo Usul Penjabat Kepala Daerah Dapat Arahan dari Presiden Jokowi untuk Lanjutkan Program Strategis

Dia menceritakan, ada ASN yang menginginkan jabatan penjabat agar lebih mudah ikut pemilihan kepala daerah periode berikutnya. 

"Ada juga yang saya sinyalir (penjabat) malah jadi persiapan ikut kontestasi politik, pernah terdengar lah ya motivasi-motivasi itu," tutur Ridwan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah harus menyiapkan 101 penjabat (pj) kepala daerah menyusul akan habisnya masa jabatan mereka pada tahun ini.

Baca juga: Jadwal Masuk Sekolah Ditunda, Ridwan Kamil: Kami Apresiasi, asal Tidak Mengganggu KBM

Jokowi ingin kandidat pj kepala daerah bisa terseleksi dengan baik sehingga terpilih yang berkuaitas dan siap menghadapi situasi nasional.

"Kita juga harus menyiapkan pj gubernur, pj bupati, pj wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).