Jelang Penetapan Pj Kepala Daerah, Ridwan Kamil: Akan Ada "Krang Kring" dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penetapan penjabat untuk menggantikan sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 berpotensi disusupi kepentingan politik.

Menurut dia, bukan tidak mungkin partai politik akan sibuk melakukan lobi-lobi menentukan tokoh yang akan dijadikan penjabat.

Tentu, menurut Ridwan, hal tersebut dilakukan untuk menyisipi agenda-agenda politik partai kepada penjabat kepala daerah yang akan diusulkan.

"Menurut saya keputusan ini semua politis, mau dinarasikan sangat ilmiah, sangat objektif, sangat, apapun, saya meyakini ujung-ujungnya adalah politis," kata Ridwan dalam diskusi hibrida Kompas XYZ Forum II, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Kemendagri Lakukan Pemeriksaan Akhir Calon Penjabat 7 Gubernur

"Jangan kaget, jangan heran akan ada krang kring krang kring dari partai politik, untuk melobi-lobi nama nama yang ditentukan untuk menjadi penjabat karena pasti mereka punya kepentingan di 2024, terkait kepentingan dari politik partai masing masing itu tak bisa dihindari," sambung dia.

Ridwan juga mengingatkan bahwa penetapan penjabat kepala daerah berpotensi menimbulkan kegaduhan di publik.

Sehingga menurutnya, kehadiran TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk meredam hal tersebut.

"Makanya saya pikir TNI/Polri sampai 2024 akhir betul-betul jadi andalan dalam memastikan pembangunan berjalan, demokrasi bisa lancar di lapangan," pesan Ridwan.

Baca juga: Kemendagri: Sudah Banyak Gubernur Usulkan Nama Calon Penjabat Kepala Daerah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah harus menyiapkan 101 penjabat (pj) kepala daerah menyusul akan habisnya masa jabatan mereka pada tahun ini.

Jokowi ingin kandidat pj kepala daerah bisa terseleksi dengan baik sehingga terpilih yang berkuaitas dan siap menghadapi situasi nasional.

"Kita juga harus menyiapkan pj gubernur, pj bupati, pj wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).