Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Disebut Bisa Maju Pilpres Lagi, Politisi Demokrat: SBY Taat Asas, Tak Mungkin Tertarik

Kompas.com - 20/04/2022, 10:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan tidak akan maju kembali sebagai calon presiden (capres) pada 2024.

Hal tersebut ditegaskannya untuk menanggapi soal survei terkini Institut Riset Indonesia (Insis) yang menunjukkan bahwa SBY berpeluang kembali ikut serta pada kontestasi pilpres menyusul wacana amendemen konstitusi.

"Jadi Pak SBY orangnya sangat taat asas dan pro demokrasi, serta patuh terhadap konstitusi. Jadi tidak mungkin tertarik," kata Kamhar kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei INSIS Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Kamhar mengemukakan, SBY juga berulang kali menyampaikan tidak akan mengotak-atik konstitusi terkait penambahan masa jabatan presiden.

Hal tersebut bahkan disampaikannya ketika masih menjabat sebagai kepala negara atau Presiden keenam RI.

"Beliau menyadari bahwa kekuasaan itu menggoda, tetapi kita tidak boleh terlena atau terjebak untuk masuk pada jebakan godaan kekuasaan tadi untuk kemudian melanggengkan kekuasaan," ucap dia. 

Baca juga: Analisis INSIS soal Peluang Jokowi-Prabowo Versus SBY-Ganjar atau Anies pada Pilpres 2024

Lebih lanjut, Kamhar menambahkan bahwa Partai Demokrat menolak dengan tegas mengenai wacana presiden tiga periode.

Hal itu, lanjut dia, disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat sendiri sudah sangat tegas disampaikan oleh Mas Ketum AHY, kita menolak amendemen konstitusi untuk penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode, itu kita tolak," tegas Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat itu.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Sebelumnya diberitakan, hasil survei lembaga Insis terkini menunjukkan bahwa SBY berpeluang kembali ikut serta pada kontestasi Pilpres 2024.

Peneliti Senior Insis Dian Permata mengatakan, peluang tersebut muncul lantaran wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode masih bergulir dan belum disetop.

"Jika wacana itu tidak disetop dan lolos ke MPR, maka secara otomatis tiket presidensi SBY yang sudah expired akan hidup lagi. Soal apakah SBY mau menggunakan, itu soal lain," kata Dian dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com