Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Masinton Pasaribu, Politikus PDI-P yang Sebut Luhut "Brutus Istana" Berujung Laporan ke MKD

Kompas.com - 20/04/2022, 09:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu belakangan menjadi sorotan.

Baru-baru ini, anggota komisi IX DPR RI itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Masinton dituding melanggar etika sebagai anggota dewan karena menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai "Brutus Istana".

Sebutan ini berangkat dari pernyataan Luhut mengenai big data penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Perkara Brutus Istana yang Buat Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

Lantas, siapakah Masinton sebenarnya?

Profil Masinton Pasaribu

Masinton Pasaribu merupakan politikus PDI-P yang kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI, membawahi bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.

Masinton bukan orang baru di DPR. Ia sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan periode 2014-2019.

Dia lantas terpilih kembali sebagai wakil rakyat untuk periode 2019-2024. Di Pemilu 2019, Masinton meraih 82.891 suara di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II.

Melansir laman resmi DPR, dpr.go.id, Masinton lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 11 Februari 1971. Semasa kecil, Masinton banyak menghabiskan waktunya di kampung halaman.

Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di Medan, lantas SMP di Kabupaten Deli Serdang, dan melanjutkan pendidikan SMA di Medan.

Baca juga: MKD Verifikasi Laporan terhadap Masinton soal Luhut Brutus Istana

Masinton memperoleh gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI). Pendidikan S1 ia tempuh selama 7 tahun yakni 1996-2003.

Saat masih duduk di bangku kuliah, Masinton aktif di berbagai organisasi seperti senat mahasiswa. Lalu, tahun 1998-2000 ia bergabung dengan Front Aksi Mahasiswa Reformasi dan Demokrasi (Frame).

Kemudian, selama 2000-2003, Masinton menjadi Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan.

Masinton juga sempat aktif di organisasi sayap PDI-P bernama Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Ia menjabat sebagai ketua umum Repdem selama 2011-2016.

Perkara "Brutus Istana"

Pernyataan tentang "Brutus Istana" Masinton lontarkan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com