Masinton dan Jejak Tuduhan "Brutus"

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menjadi sorotan karena diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (18/4/2022).

Sang pelapor adalah Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan. Menurut dia, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu melontarkan pernyataan yang menyudutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Risman, laporan ini diawali dari pernyataan Masinton yang menyebut Luhut seperti tokoh fiksi Brutus.

Risman tak secara tegas maksud Brutus yang dimaksud. Namun, dalam terminologi politik, sebutan Brutus disematkan kepada siapa saja yang melakukan pengkhianatan terhadap pemimpinnya.

Dia mengatakan pernyataan itu disampaikan Masinton dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional. Dalam wawancara itu, kata dia, Masinton menyebut Luhut sebagai "Brutus Istana".

Baca juga: Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR gara-gara Sebut Luhut Brutus Istana

Luhut, kata Risman, juga disebut oleh Masinton sebagai dalang dari wacana presiden tiga periode.

"Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutus-nya," kata Risman.

"Apalagi dia (Masinton) menyampaikan dia (LBP) adalah dalang ide Jokowi tiga periode. Padahal, itu kan dia mendengar aspirasi di bawah dan dalam hal ini disampaikan kepada Pak Presiden," sambung Risman.

Masinton lantas menanggapi soal laporan itu. Menurut dia seharusnya pelapor membawa bukti klaim big data yang disampaikan oleh Luhut soal dukungan penundaan Pemilu.

"Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik," kata Masinton.

Ia mengatakan, jika Luhut membuka analisis big data-nya, maka rakyat pasti akan menilainya sebagai pejabat yang jujur dan terbuka. Untuk itu, dia menilai saat ini masyarakat justru menunggu Luhut membuka big data yang digembar-gemborkan.

"Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," imbuh Masinton.

"Brutus" di Lingkaran Istana

Sebelumnya Masinton juga pernah melontarkan soal istilah Brutus. Hal itu terjadi pada 2015 silam.

Saat itu Masinton mengatakan ada dua orang di kabinet yang dia nilai sebagai politikus yang bersikap seolah seperti "Brutus" di lingkaran Istana.

Pernyataan itu dia tujukan kepada Andi Widjajanto yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dan Rini Soemarno yang saat itu menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).