Survei Litbang Kompas: Sosialisasi Penunjukan Penjabat untuk Mengganti Kepala Daerah Dinilai Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum optimal dalam menjalankan sosialisasi pada publik terkait penunjukan penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang turun dari jabatannya tahun 2022 dan 2023.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menuturkan hal itu nampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 7-12 Maret lalu.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan tidak tahu bahwa kepala daerahnya akan turun jelang Pemilu Serentak 2024.

“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” jelas Eren dikutip dari Harian Kompas, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Yakin Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Bebas dari Kepentingan Politik

Bahkan, sebanyak 38,3 persen responden tak yakin bahwa pemilihan penjabat oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bebas dari kepentingan politik. Sementara, 31,9 persen responden menyatakan ragu-ragu.

Hanya 24,6 persen responden yang yakin bahwa pemilihan penjabat akan bebas dari kepentingan politik itu.

“Secara garis besar munculnya ketidakyakinan publik terhadap penunjukan penjabat kepala daerah berakar pada asas keterbukaan dan pelibatan publik yang dirasa belum terpenuhi,” papar dia.

Eren menilai penting untuk pemerintah menyampaikan proses penunjukan penjabat.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pilkada kekosongan jabatan gubernur diganti oleh penjabat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya.

Sedangkan penjabat di tingkat bupati dan wali kota digantikan oleh JPT pratama.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Tahu Ratusan Wilayah Akan Kehilangan Pejabat Definitif Jelang Pemilu 2024

“Kiranya sangat penting untuk menghadirkan regulasi teknis yang lebih detail mengatur penentuan calon penjabat, mulai dari tahap penyaringan hingga menemukan penjabat terpilih,” katanya.

Diketahui beberapa gubernur yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2022 antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 1.002 responden berusia 17 tahun keatas dari 34 provinsi di Indonesia.

Sampel diambil acak dari responden panel Litbang Kompas, tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3,10 persen dalam penarikan sampel sederhana.