Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: Sosialisasi Penunjukan Penjabat untuk Mengganti Kepala Daerah Dinilai Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum optimal dalam menjalankan sosialisasi pada publik terkait penunjukan penjabat untuk menggantikan kepala daerah yang turun dari jabatannya tahun 2022 dan 2023.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menuturkan hal itu nampak dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 7-12 Maret lalu.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan tidak tahu bahwa kepala daerahnya akan turun jelang Pemilu Serentak 2024.

“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” jelas Eren dikutip dari Harian Kompas, Senin (18/4/2022).

Bahkan, sebanyak 38,3 persen responden tak yakin bahwa pemilihan penjabat oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bebas dari kepentingan politik. Sementara, 31,9 persen responden menyatakan ragu-ragu.

Hanya 24,6 persen responden yang yakin bahwa pemilihan penjabat akan bebas dari kepentingan politik itu.

“Secara garis besar munculnya ketidakyakinan publik terhadap penunjukan penjabat kepala daerah berakar pada asas keterbukaan dan pelibatan publik yang dirasa belum terpenuhi,” papar dia.

Eren menilai penting untuk pemerintah menyampaikan proses penunjukan penjabat.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pilkada kekosongan jabatan gubernur diganti oleh penjabat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya.

Sedangkan penjabat di tingkat bupati dan wali kota digantikan oleh JPT pratama.

“Kiranya sangat penting untuk menghadirkan regulasi teknis yang lebih detail mengatur penentuan calon penjabat, mulai dari tahap penyaringan hingga menemukan penjabat terpilih,” katanya.

Diketahui beberapa gubernur yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2022 antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 1.002 responden berusia 17 tahun keatas dari 34 provinsi di Indonesia.

Sampel diambil acak dari responden panel Litbang Kompas, tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3,10 persen dalam penarikan sampel sederhana.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/07451411/survei-litbang-kompas-sosialisasi-penunjukan-penjabat-untuk-mengganti-kepala

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke