Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Teken Investasi Infrastruktur Senilai Rp 39 Triliun

Kompas.com - 14/04/2022, 11:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menandatangani investasi bidang infrastruktur senilai Rp 39 triliun pada Kamis (14/4/2022).

Penandatanganan itu dilakukan antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan sejumlah pihak, yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan Waskita Toll Road.

"Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp 39 triliun lebih, ini akan memberikan efek kepercayaan, trust, dari domestik maupun internasional terhadap cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan, governance yang ada di INA," ujar Jokowi dalam sambutannya usai penandatanganan di Jakarta Pusat.

"Tata kelola yang ada di INA betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust, kepercayaan dari internasional maupun domestik. Banyak akan investasi masuk lewat INA dan INA bisa kerja sama dengan BUMN dan swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi ke negara kita," lanjutnya.

Baca juga: Kunjungi Jabar dan Jateng, Jokowi Akan Bagikan Bansos hingga Resmikan Infrastruktur

Presiden mengungkapkan, selama sekitar 40 tahun membangun jalan tol, sudah 780 kilometer yang berhasil diselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang memaksimalkan konektivitas jalan tol di berbagai pulau besar di Indonesia.

"Kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol segera semuanya tersambungkan. Baik yang Trans Jawa, maupun Trans Sumatera dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi," tutur Jokowi.

"Saya tidak tahu, dalam beberapa tahun terakhir berapa yang dibangun, Pak Menteri PU berapa yang dibangun dalam tujuh tahun terakhir ini? 1.900 kilometer yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer," jelasnya.

Baca juga: Suap Pengaturan Tender Infrastruktur di Langkat Disebut Mengalir hingga ke Staf

Menilik dari perbedaan capaian pembangunan ini, Jokowi menekankan ada satu persoalan, yakni pembiayaan.

Menurutnya selama 40 tahun Indonesia terlalu tergantung kepada pembiayaan dari APBN.

"Ketergantungan kepada keuangan yang dimiliki BUMN-BUMN kita atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun tidak berjalan dengan baik," tegasnya.

"Oleh sebab itu karena pentingnya yang namanya infrastruktur yang multiplier effect-nya akan ke mana-mana, kita munculkan yang namanya INA sovereign wealth fund kita, Indonesia investment authority. Ini adalah sebuah alternatif sceme pembiayaan yang sebelumnya tidak kita pikirkan," jelas Jokowi.

Baca juga: Jabar Punya Slogan Baru, Ridwan Kamil: Tingkatkan Infrastruktur Fisik dan Spiritual

Kepala negara mengaku senang karena membayangkan nantinya perluasan pembangunan ruas-ruas tol di Indonesia bisa lekas terlaksana.

Dia mencontohkan, untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.900 kilometer dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kalau dihitung-hitung biayanya per kilometer Rp90-110 miliar. Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com