Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SPIN: Mayoritas Publik Tak Percaya Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin

Kompas.com - 13/04/2022, 18:50 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut bahwa mayoritas publik tidak memercayai klaim soal big data tentang dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024.

Sebelumnya, klaim ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Keduanya mengeklaim, lebih dari 100 juta akun di media sosial mendukung penundaan pemilu.

"Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Survei SPIN: Kepuasan terhadap Pemerintah Turun akibat Isu Ekonomi dan Politik

Namun, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku percaya dengan klaim soal big data itu, meski Luhut atau Muhaimin tak kunjung berani membuktikan klaimnya hingga sekarang.

Lalu, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tidak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.

Sebagian besar responden dalam survei SPIN juga mengaku tak sependapat dengan wacana amendemen UUD 1945.

Sebagai informasi, jika pemilu betul ditunda dan jabatan presiden perlu diperpanjang, maka satu-satunya jalan yang sah untuk mencapainya yakni lewat amendemen konstitusi.

"Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945, mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode,” jelas Igor.

Baca juga: Survei SPIN Sebut Loyalis Jokowi Akan Berpaling ke Ganjar dan Prabowo pada 2024

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com