Survei SPIN: Mayoritas Publik Tak Percaya Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut bahwa mayoritas publik tidak memercayai klaim soal big data tentang dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024.

Sebelumnya, klaim ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Keduanya mengeklaim, lebih dari 100 juta akun di media sosial mendukung penundaan pemilu.

"Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Namun, masih tersisa 20 persen responden yang mengaku percaya dengan klaim soal big data itu, meski Luhut atau Muhaimin tak kunjung berani membuktikan klaimnya hingga sekarang.

Lalu, ada sekitar 8 persen responden yang memilih tidak menjawab/mengaku tidak tahu ketika dilempar pertanyaan tersebut.

Sebagian besar responden dalam survei SPIN juga mengaku tak sependapat dengan wacana amendemen UUD 1945.

Sebagai informasi, jika pemilu betul ditunda dan jabatan presiden perlu diperpanjang, maka satu-satunya jalan yang sah untuk mencapainya yakni lewat amendemen konstitusi.

"Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945, mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode,” jelas Igor.

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.