Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Pilih Abstain Saat Voting Penangguhan Rusia Sebagai Dewan HAM PBB

Kompas.com - 09/04/2022, 10:03 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memilih abstain dalam voting penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan, sikap Indonesia itu sama dengan 57 negara yang lain.

“Resolusi dengan judul Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan 93 negara, 24 negara menolak,” tulis keterangan itu dikutip Sabtu (9/4/2022).

Wakil Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir meminta Majelis Umum PBB berhati-hati sebelum memutuskan untuk mencabut hak keanggotaan Rusia.

“Tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada,” ucap dia.

Ia pun menegaskan, Majelis Umum PBB tak boleh bersikap subyektif dan menciptakan preseden negatif.

Baca juga: Rusia Bantah Serang Stasiun KA di Kota Kramatorsk Ukraina

“Yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” katanya.

Di sisi lain, Indonesia, lanjut Arrmanatha secara tegas mendorong dua hal.

Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perang harus mengedepankan dialog ketimbang kekerasan untuk mencapai perdamaian.

“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina,” sebutnya.

Kedua, membawa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina ke meja hijau.

“Kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak maka kita akan menderita,” imbuhnya.

Diketahui invasi Rusia ke Ukraina telah terjadi sejak 24 Februari 2022 dengan melakukan penyerangan di pinggiran Ibu Kota Kyiv hingga wilayah Donbas di bagian timur.

Invasi itu memunculkan ketegangan antara Rusia dengan negara-negara yang menjadi anggota NATO.

Baca juga: Ukraina dan Sekutu Salahkan Rusia atas Serangan di Stasiun KA yang Tewaskan 50 Orang Lebih

Selain dampak ekonomi dan sosial, peperangan ini juga memicu kelangkaan sejumlah sumber daya seperti bahan bakar minyak, hingga bahan makanan seperti gandum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com