Fraksi Nasdem Harap Pernyataan Jokowi Akhiri Polemik Penundaan Pemilu dan Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang jajaran menterinya untuk tidak berbicara soal wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Saan berharap, pernyataan Jokowi mengakhiri polemik mengenai penundaan Pemilu 2024 dan presiden tiga periode yang timbul dalam beberapa waktu terakhir.

"Menurut saya itu hal yang, sekali lagi, positif dan mengakhiri semua polemik wacana terkait dengan soal penundaan pemilu maupun tiga periode jabatan presiden," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Pernyataan Jokowi Diharapkan Kubur Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Saan berpandangan, pernyataan itu juga menegaskan sikap Jokowi yang menghargai konstitusi dengan membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Wakil ketua Komisi II DPR itu pun berpendapat, Jokowi tidak perlu mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya menolak wacana tersebut.

Sebab, sebelum Jokowi melarang menterinya bicara soal penundaan Pemilu 2024, mantan wali kota Solo itu juga sudah menyatakan dirinya taat terhadap konstitusi.

"Itu jelas menurut saya, itu sikap resmi Pak Jokowi," kata Saan.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022) kemarin, Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Berpolemik Lagi soal Presiden 3 Periode, Jokowi Sudah Tegas

Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujarnya.