Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX Bakal Undang IDI Rapat Minggu Depan, Bahas Solusi Pemberhentian Terawan

Kompas.com - 31/03/2022, 15:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan, pihaknya akan kembali mengundang Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk hadir dalam rapat dengan Komisi IX.

Sedianya, rapat yang salah satu agendanya membahas soal pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu, dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, rapat tersebut urung dilaksanakan.

"Minggu depan akan kita undang lagi teman-teman IDI untuk bisa rapat di komisi 9. Waktunya lagi kami putuskan nanti mudah-mudahan dalam satu dua jam ke depan," kata Melki ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Melki berharap, pihaknya segera mendapatkan keputusan jadwal rapat selanjutnya dengan IDI.

Dia pun menyebutkan antara hari Senin, Selasa, atau Rabu pekan depan, Komisi IX diharapkan sudah bisa menggelar rapat dengan IDI.

Baca juga: MKEK Ungkap Alasan Pemberhentian Terawan dari IDI

"Pokoknya minggu depan awal sudah bisa kami rapat dengan IDI," tegasnya.

Namun, ia belum bisa menjawab apakah rapat tersebut hanya bersama dengan IDI atau juga ada pihak lain.

Akan tetapi, Melki menekankan bahwa rapat tersebut akan mendalami soal pemberhentian Terawan dari IDI, khususnya mendapatkan solusi dari persoalan itu.

"Nanti kita menuju solusi lah ya. Kita sudah tahu ada masalah semacam ini yang terjadi, dari sisi IDI ada catatan-catatannya. Dari sisi Pak Terawan atau pun dari sisi yang mendukungnya Pak Terawan dan catatan-catatannya," pungkas Melki.

Sedianya, rapat Komisi IX DPR dengan pengurus IDI dilaksananakan  Selasa (29/3/2022) lalu. 

Adapun dalam rapat ini, Komisi IX akan meminta penjelasan IDI terkait rekomendasi pemberhentian dokter Terawan Agus Putranto yang belakangan ramai dibicarakan.

Baca juga: Terawan Dipecat, IDI: Bisa Lakukan Pembelaan Diri

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, alasan rapat batal dilakukan karena masih ada sejumlah pimpinan dan pengurus IDI belum pulang Muktamar ke-31 di Aceh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com