Kembali Bicara Penundaan Pemilu, Menteri Investasi: Pengusaha Butuh Kepastian dan Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, penundaan pemilu baik untuk memberikan kepastian investasi.

Namun sebagai catatan, penundaan itu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Bahlil menilai, ada sejumlah pihak yang sependapat dengannya soal penundaan Pemilu 2024. Bahkan, dukungan itu disebut juga datang dari para politisi di parlemen.

Baca juga: Jokowi Buka Suara Lagi: Akui Sering Dengar Usul Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Janji Patuh Konstitusi

Menurut dia, tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan pendapatnya soal penundaan pemilu.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," ucapnya.

Ia menambahkan, sebagai negara demokrasi, menyatakan pendapat termasuk penundaan pemilu merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, ia menilai bahwa wacana tersebut merupakan suatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.

"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," jelasnya.

Diketahui, Bahlil sebelumnya sempat mengusulkan penundaan pemilu pada Januari lalu.

Mengutip Kompas.tv, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Baca juga: Jokowi: Teriakan Jabatan 3 Periode Sudah Sering Saya Dengar

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.