Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Selenggarakan Program Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas, Diikuti Ketum-Sekjen Parpol

Kompas.com - 30/03/2022, 13:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan program pendidikan politik cerdas dan berintegritas kepada 20 partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPK tahun 2022 akan mengembangkan pendidikan politik cerdas dan berintegritas, yang kami akan sasar sebanyak 20 partai politik yang sudah terdaftar di KPU," kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Di DPR, KPK Singgung RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan

Firli menjelaskan, kegiatan tersebut akan dibagi ke dalam 21 gelombang di mana gelombang pertama akan menghadirkan ketua umum (ketum), sekretaris jenderal (sekjen), dan bendahara umum partai.

Sementara, 20 gelombang selanjutnya akan dilaksanakan di masing-masing politik.

Firli menuturkan, KPK fokus pada pendidikan politik cerdas dan berintegritas karena partai politik menentukan masa depan bangsa.

Baca juga: Firli Sebut Realisasi PNBP KPK pada 2021 Capai 244 Persen

Ia menyebutkan, partai politik menghasilkan para pemimpin bangsa, mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Selain itu, partai politik juga memiliki andil besar dalam menyusun regulasi, baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta undang-undang.

"Karenanya, kami menjadi konsentrasi untuk ikut andil dalam rangka membangun politik cerdas dan berintegritas," ujar Firli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com