Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Murka Jokowi Menteri Pakai Barang Impor, Mutu Produk Lokal Disebut Harus Bersaing

Kompas.com - 27/03/2022, 08:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and Interational Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, kegeraman Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah menterinya yang membeli barang impor untuk pengadaan barang program pemerintah sebagai hal yang wajar. Namun, dia menilai program mencintai produk dalam negeri tidak bisa dipaksakan kepada rakyat.

"Sebagai menteri atau pejabat pemerintahan tertinggi, kalau ada perintah atau program dari presiden tentu harus dijalankan. Kalau terpaksa pun enggak apa-apa," kata Rizal kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2022).

Baca juga: Simak Lagi Daftar Barang Impor yang Bikin Jokowi Jengkel

Menurut Rizal, Pemerintah juga dipersilakan mengajak masyarakat mencintai produk buatan dalam negeri. Namun, menurut dia, bukan berarti pemerintah seolah-olah melarang impor.

"Enggak mungkin Indonesia produksi semua barang-barang yang dibutuhkan. Kalau kita produksi pun mungkin belum tentu bisa dijual dengan harga yang kompetitif," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, kegiatan impor juga turut andil dalam mengembangkan perekonomian. Menurut dia yang menjadi persoalan bukan seberapa banyak produk yang bisa diekspor, tetapi bagaimana kualitas barang yang dieskpor apakah bisa bersaing atau tidak.

Baca juga: Jokowi Minta Erick Thohir Copot Dirut BUMN yang Kebanyakan Impor

"Sebagai contoh Amerika Serikat dan China, mereka buat sendiri produk dalam negeri, produsen, tapi mereka juga impor. Agak against nature kalau melarang impor, boleh gunakan produk dalam negeri, tapi bukan berarti impor dilarang," ucap Rizal.

Rizal lantas menyinggung soal latar belakang Presiden Joko Widodo sebagai pengusaha. Menurut dia, sebagai pengusaha seharusnya Jokowi memahami alur produksi. Sebab tidak seluruh pengusaha bisa membuat produk dan menguasai semua bahan baku produksi.

"Latar belakang Presiden dia kan pengusaha, mestinya dia memahami dong yang namanya proses produksi enggak bisa dikerjakan semuanya. Pasti dalam proses produksinya ada bahan baku yang diambil dari pengusaha lain atau malah harus diimpor," ujar Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com