Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Relaksasi Prokes di Negara Eropa Politis, Bukan Keputusan Kesehatan

Kompas.com - 23/03/2022, 15:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, pelonggaran protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah negara Eropa turut disebabkan faktor politis, tidak sepenuhnya didasari oleh faktor kesehatan.

Menurut Budi, negara-negara Eropa memutuskan melonggarkan protokol kesehatan karena tekanan politik yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan relaksasi karena mereka sudah tidak begitu khawatir tertular Covid-19.

"Itu membuat pemerintahnya akhirnya mengambil keputusan politis, bukan keputusan kesehatan, tapi keputusan yang pertimbangan sosial politisnya tinggi karena melihat bahwa masyarakatnya juga sudah tidak terlalu khawatir kalau kena Covid," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Menkes Beberkan Indikator yang Harus Dipenuhi agar Covid-19 Jadi Endemi

Budi menyebutkan, terdapat survei yang menunjukkan bahwa orang-orang Eropa cenderung tidak takut menghadapi Covid-19 dibandingkan masyarkat dari wilayah lainnya, termasuk Asia.

Padahal, kata Budi, di negara-negara Eropa yang sudah melonggarkan protokol kesehatan seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Spanyol, kasus Covid-19-nya masih tinggi.

Namun, pemerintah setempat memutuskan melakukan relaksasi protokol kesehatan karena tekanan masyarakat yang begitu besar.

"Ini adalah satu realitas yang kita hadapi bahwa transisi dari pandmi endemi tidak murni dari sektor kesehatan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan sosial politik," kata Budi.

Baca juga: Covid-19 Indonesia Turun di Saat Angka Global Naik, Menkes Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker

Budi mengatakan, relaksasi protokol kesehatan di Indonesia kelak, tidak akan hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tapi pendekatan ilmiah.

"Tapi memang sebaiknya pertimbangan sektor kesehatannya harusnya lebih tinggi sehingga kebijakan policy yang diambil tidak berbasis full emosi tapi juga ada berbasis scientific-nya, karena kami takutnya nanti tidak terkendali," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com