Salin Artikel

Menkes Sebut Relaksasi Prokes di Negara Eropa Politis, Bukan Keputusan Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai, pelonggaran protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah negara Eropa turut disebabkan faktor politis, tidak sepenuhnya didasari oleh faktor kesehatan.

Menurut Budi, negara-negara Eropa memutuskan melonggarkan protokol kesehatan karena tekanan politik yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan relaksasi karena mereka sudah tidak begitu khawatir tertular Covid-19.

"Itu membuat pemerintahnya akhirnya mengambil keputusan politis, bukan keputusan kesehatan, tapi keputusan yang pertimbangan sosial politisnya tinggi karena melihat bahwa masyarakatnya juga sudah tidak terlalu khawatir kalau kena Covid," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Budi menyebutkan, terdapat survei yang menunjukkan bahwa orang-orang Eropa cenderung tidak takut menghadapi Covid-19 dibandingkan masyarkat dari wilayah lainnya, termasuk Asia.

Padahal, kata Budi, di negara-negara Eropa yang sudah melonggarkan protokol kesehatan seperti Inggris, Swedia, Norwegia, Spanyol, kasus Covid-19-nya masih tinggi.

Namun, pemerintah setempat memutuskan melakukan relaksasi protokol kesehatan karena tekanan masyarakat yang begitu besar.

"Ini adalah satu realitas yang kita hadapi bahwa transisi dari pandmi endemi tidak murni dari sektor kesehatan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan sosial politik," kata Budi.

Budi mengatakan, relaksasi protokol kesehatan di Indonesia kelak, tidak akan hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tapi pendekatan ilmiah.

"Tapi memang sebaiknya pertimbangan sektor kesehatannya harusnya lebih tinggi sehingga kebijakan policy yang diambil tidak berbasis full emosi tapi juga ada berbasis scientific-nya, karena kami takutnya nanti tidak terkendali," ujar Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/15212261/menkes-sebut-relaksasi-prokes-di-negara-eropa-politis-bukan-keputusan

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke