Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Belum Dibahas, KPU: Bukan Berarti Pemilu Tidak Jadi 2024...

Kompas.com - 23/03/2022, 09:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memastikan pemilu tetap diselenggarakan sesuai jadwal pada 2024 kendati anggarannya belum kunjung dibahas parlemen hingga sekarang.

Menurutnya, anggaran yang belum dibahas bukan berarti tanda-tanda pemilu akan ditunda.

"Dari segi kepastian anggarannya ada dan dia sudah siap dicairkan, itu tersedia," kata Hasyim dalam program GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

"Jadi kita enggak perlu khawatir tentang anggarannya, seperti 'wah anggarannya tidak ada berarti tidak jadi pemilu'," jelasnya.

Baca juga: Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

Ia melanjutkan, anggaran itu sudah tersedia, namun hanya menunggu waktu yang tepat untuk diluncurkan.

"Di 2021, kita sudah punya gambaran angkanya segini, setelah diperiksa jadi turun di angka sekitar Rp 76 (triliun). Ini masih dimatangkan lagi," ujar Hasyim.

Ia berujar, anggaran Pemilu 2024 bersifat multiyears selama 4 tahun.

"Total mungkin sekitar 61-62 (triliun) tapi masih dibicarakan kepastiannya," lanjutnya.

Sebelumnya, desakan agar anggaran Pemilu 2024 segera dibahas sempat dikemukakan berbagai akademisi di tengah-tengah isu penundaan pemilu.

Perludem, misalnya, mendesak para pengambil keputusan untuk segera membahas anggaran Pemilu 2024 sebagai bukti komitmen menyelenggarakan pemilu pada 2024 nanti.

Jika tidak, maka tak heran apabila publik menilai bahwa pemerintah, DPR, maupun KPU, tidak cukup serius untuk melangsungkan pemilu pada 2024 sehingga membiarkan isu penundaan pemilu terus bergulir.

"KPU juga harus ditagih mana PKPU (peraturan KPU), tahapan dan jadwal pemilu karena PKPU, tahapan dan jadwal pemilu adalah prasyarat pembahasan anggaran," jelas peneliti Perludem, Nurul Amalia, dalam diskusi daring pada Rabu (16/3/2022).

Nurul menyebutkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bicara bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 tidak ada atau kurang.

Pasalnya, semua pengambil keputusan seharusnya sudah mafhum bahwa setiap 5 tahun sekali negara ini bakal menggelar pemilihan umum, sehingga rancangan anggaran semestinya sudah disiapkan sejak awal.

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

"Kita butuh ada anggaran, PKPU, tahapan dan jadwal untuk memastikan para pihak bahwa pemilu 2024 itu terselenggara," ujar Nurul.

Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo juga didesak buat segera melantik komisioner baru KPU dan Bawaslu.

Sebab, Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim bahwa pembahasan anggaran Pemilu 2024 lebih baik bila dilakukan setelah pelantikan para komisioner baru KPU dan Bawaslu terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com