Anggaran Belum Dibahas, KPU: Bukan Berarti Pemilu Tidak Jadi 2024...

Menurutnya, anggaran yang belum dibahas bukan berarti tanda-tanda pemilu akan ditunda.

"Dari segi kepastian anggarannya ada dan dia sudah siap dicairkan, itu tersedia," kata Hasyim dalam program GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

"Jadi kita enggak perlu khawatir tentang anggarannya, seperti 'wah anggarannya tidak ada berarti tidak jadi pemilu'," jelasnya.

Ia melanjutkan, anggaran itu sudah tersedia, namun hanya menunggu waktu yang tepat untuk diluncurkan.

"Di 2021, kita sudah punya gambaran angkanya segini, setelah diperiksa jadi turun di angka sekitar Rp 76 (triliun). Ini masih dimatangkan lagi," ujar Hasyim.

Ia berujar, anggaran Pemilu 2024 bersifat multiyears selama 4 tahun.

"Total mungkin sekitar 61-62 (triliun) tapi masih dibicarakan kepastiannya," lanjutnya.

Sebelumnya, desakan agar anggaran Pemilu 2024 segera dibahas sempat dikemukakan berbagai akademisi di tengah-tengah isu penundaan pemilu.

Perludem, misalnya, mendesak para pengambil keputusan untuk segera membahas anggaran Pemilu 2024 sebagai bukti komitmen menyelenggarakan pemilu pada 2024 nanti.

Jika tidak, maka tak heran apabila publik menilai bahwa pemerintah, DPR, maupun KPU, tidak cukup serius untuk melangsungkan pemilu pada 2024 sehingga membiarkan isu penundaan pemilu terus bergulir.

"KPU juga harus ditagih mana PKPU (peraturan KPU), tahapan dan jadwal pemilu karena PKPU, tahapan dan jadwal pemilu adalah prasyarat pembahasan anggaran," jelas peneliti Perludem, Nurul Amalia, dalam diskusi daring pada Rabu (16/3/2022).

Nurul menyebutkan, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bicara bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 tidak ada atau kurang.

Pasalnya, semua pengambil keputusan seharusnya sudah mafhum bahwa setiap 5 tahun sekali negara ini bakal menggelar pemilihan umum, sehingga rancangan anggaran semestinya sudah disiapkan sejak awal.

"Kita butuh ada anggaran, PKPU, tahapan dan jadwal untuk memastikan para pihak bahwa pemilu 2024 itu terselenggara," ujar Nurul.

Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo juga didesak buat segera melantik komisioner baru KPU dan Bawaslu.

Sebab, Ketua DPR Puan Maharani mengeklaim bahwa pembahasan anggaran Pemilu 2024 lebih baik bila dilakukan setelah pelantikan para komisioner baru KPU dan Bawaslu terpilih.