Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Di Tengah Krisis, Kebijakan Tak Populer Terkadang Harus Diambil

Kompas.com - 19/03/2022, 09:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, para pemimpin hendaknya mampu mengubah tantangan dan kesulitan menjadi peluang-peluang baru, seperti yang terjadi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, di tengah situasi krisis seperti pandemi ini, seorang pemimpin mesti mengambil kebijakan yang tidak populer agar masyarakat dapat melewati masa sulit.

"Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan, terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil, demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini," kata Ma'ruf dalam acara "Berita Satu Public Leader Awards 2022", Jumat (18/3/2022) malam.

Baca juga: Ironi Megawati, Ketum Partai Wong Cilik yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan, pemimpin-pemimpin di daerah kini semakin ditantang untuk mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan.

Kemudian, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi, serta mengoptimalkan sumber daya daerah agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat.

"Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Teka-teki Pemilik Binomo Mulai Terkuak, Ada di Karibia Diduga Terima Dana Rp 125 Miliar

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga berpesan agar para pemimpin di daerah dapat memanfaatkan momenutm kebangkitan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, Ma'ruf mendorong adanya transofrmasi digital karena kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menyebutkan, digitalisasi akan membuat pelayanan publik lebih baik karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik didukung oleh data dan evidence yang kuat sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com