Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Harus Dibarengi Sistem Distribusi yang Baik

Kompas.com - 15/03/2022, 21:21 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, seharusnya penerapan subsidi minyak goreng curah seharusnya dibarengi dengan sistem distribusi yang baik.

Sehingga, subsidi minyak goreng curah tersebut dalam proses penyalurannya bisa tepat sasaran.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah.

Dengan subsidi tersebut, maka harga minyak goreng curah yang tadinya ditetapkan lewat harga eceran tunggal (HET) Rp 11.500, naik jadi Rp 14.00 per liter.

Baca juga: Airlangga: Pemerintah Putuskan Subsidi Harga Minyak Goreng Curah Rp 14.000 per Liter

"Sampai sejauh mana subsidi diberikan kalau tata laksana sistem distribusinya tidak dilihat secara bai. Negara tidak akan subsidi terus menerus. Jadi sebetulnya subsidi boleh dilakukan tapi dibarengi dengan sistem distribusi yang baik, sehingga bisa sampai masyarakat, tidak salah sasaran," kata pengurus harian YLKI Agus Suyatno saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/3/2022).

Ia pun menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk menerapkan HET sebelumnya tak berjalan efektif lantaran pedagang di pasar telah mendapatkan harga beli yang cukup tinggi.

Hal tersebut pun menyebabkan harga minyak goreng curah di pasar lebih tinggi dari HET yang telah ditentukan.

"Di pasar tradisional ada minyak goreng tapi tidak dengan harga HET yang ditentukan pemerintah akrena pedagang belinya sudah mahal. Ini yang kemudian harus ditelusuri lebih jauh, kenapa mereka bisa beli lebih mahal," kata Agus.

Baca juga: Minyak Goreng di Sejumlah Pasar di Jaktim Kosong tapi Stok di Pabrik Menumpuk

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan, subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Terkait dengan harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan nilai keekonomian.

"Sehingga tentu kami berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional atau pun di pasar-pasar," ungkap Airlangga

"Untuk itu Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan (minyak goreng)," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com