AHY: Kalau Pemilu Ditunda, Lalu Apa, Presiden Seumur Hidup?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat menjadi pintu masuk pada perubahan lain terkait pemilihan presiden, misalnya pemilihan tidak langsung maupun penetapan presiden seumur hidup.

Sebab, amendemen yang menjadi syarat adanya penundaan pemilu dapat merembet pada masuknya ketentuan-ketentuan lain termasuk pemilihan tidak langsung dan penetapan presiden seumur hidup.

"Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup?" kata AHY saat berpidato pada pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku Utara di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Penundaan Pemilu Diklaim Didukung Publik, AHY: Jangan Kita Biarkan Mereka Memanipulasi Data

"Ini kan pintu masuknya jelas, kalau mau ada perubahan katanya konstitusi harus diubah dulu, diamendemen dulu, lalu batasnya apa?" imbuh AHY.

Menurut AHY, tidak ada yang bisa mengetahui akan sejauh mana amendemen konstitusi mengubah ketentuan yang sudah berlaku selama ini.

AHY pun berpendapat, amendemen konstitusi untuk mengakomodasi wacana menunda pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan demokratisasi.

Ia mengatakan, meski bukan hal yang haram, amendemen konstitusi semestinya tidak dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

"Memang konstitusi bukan kitab suci, tetapi juga jangan dipermainkan, katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," kata AHY.

Baca juga: Tegaskan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Puan: Kita Jalankan Sebaik-baiknya

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara partai lainnya yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemili 2024 ditunda.

Dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut mengeklaim masyarakat ingin pemilu ditunda agar kondisi sosial politik tetap tenang dan kondisi perekenomian nasional membaik.