KPK Periksa Sekda Kota Bekasi untuk Dalami SK Kepegawaian yang Ditandatangani Rahmat Effendi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dokumen administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) yang ditandatangani oleh Rahmat Effendi atau Pepen sebagai surat keputusan Wali Kota Bekasi. Pepen kini berstatus wali kota nonaktif karena telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Reny Hendrawari, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Reny diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Sekda Bekasi Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

"Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan pengetahuan saksi mengenai dokumen adminitrasi kepegawaian ASN yang ditandatangani oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) sebagai surat keputusan Wali Kota Bekasi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Pemanggilan Reny kali ini merupakan pemanggilan ketiga. Dia pernah diperiksa pada 17 Februari lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Sekda Bekasi itu mengembalikan sejumlah uang kepada tim penyidik KPK.

Kendati demikian, KPK belum menjelaskan secara terperinci berapa jumlah uang yang dikembalikan Sekda Bekasi tersebut.

Reny kembali diperiksa penyidik pada 22 Februari. Dalam pemeriksaan itu, dia didalami terkait perintah sepihak Pepen dalam proses pengadaan lahan di Kota Bekasi.

Dalam kasus itu, KPK juga menduga Pepen menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta.

Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Pepen, melainkan melalui orang kepercayaannya yang juga ASN Kota Bekasi.

"Pihak-pihak tersebut (swasta) menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan (Pepen)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih, KPK pada 6 Januari 2022.

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, diduga jadi menjadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna, Wahyudin, diduga jadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin. Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

Pepen dibekuk dalam kegiatan tangkap tangan. Total ada 13 orang selain Pepen yang ikut ditangkap pada 5 dan 6 Januari 2022.

Dari hasil tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp 5 miliar.

Selain Pepen, ada 8 orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dari hasil tangkap tangan itu. Lima lainnya dilepas dan berstatus sebagai saksi.

Empat orang merupakan penerima suap yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Kali Sari Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Empat orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Ali Amril Direktur PT MAM Energindo, Lai Bui Min alias Anen (swasta), Suryadi dari PT Kota Bintang Rayatri, dan Makhfud Saifudin camat Rawalumbu.