Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin Jumlah Mal Pelayanan Publik Terus Bertambah

Kompas.com - 14/03/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan jumlah mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang karena MPP merupakan urat nadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang "Perkembangan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui MPP" yang diadakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (14/3/2022).

"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024, jumlah MPP terus bertambah terutama kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Ma'ruf dalam sebuah siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Jumlah Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan Diperbanyak

Ma'ruf mengemukakan, pada 2021 telah terdapat 50 MPP di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bertambah dua pada 2022 setelah MPP Kabupaten Tuban dan Kota Tebingtinggi diresmikan.

Sementara, dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.

"Kedua MPP (tersebut) belum masuk dalam hitungan 52 MPP tadi, karena belum diresmikan oleh Menteri PAN-RB. Berdasarkan Perpres 89 tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pelayanan publik yang prima dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah, meningkatkan minat investasi para pelaku ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Ia melanjutkan, pembangunan MPP juga dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah, cepat, dan murah untuk mengakses layanan yang terintegrasi dalam satu tempat.

"Jadikanlah MPP ini sebagai pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi melalui pelayanan publik di seluruh pemda di NTT," kata Ma'ruf.

Ia menambahkan, penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung yang besar dan megah, tetapi dapat mengoptimalisasikan gedung yang sudah ada dan disesuaikan dengan karateristik masing-masing daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com