Munarman Dituntut 8 Tahun, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman pidana 8 tahun penjara dalam kasus terorisme.

Dalam penuntutan ini, JPU menyampaikan bahwa hal yang memberatkan karena Munarman tidak mengkui dan tidak menyesali perbuatannya. 

Selain itu, pemberatan lain adalah pernah dipenjara 1 tahun dan 6 bulan.

“Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terdakwa pernah dihukum satu tahun enam bulan dalam perkara pidana melanggar pasal 170 Ayat 1 KUHP, terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya,” kata JPU saat membacakan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Munarman Dituntut 8 Tahun Penjara, Pengacara Merasa Tak Tertantang: Kami Pikir Hukuman Mati

Sementara hal yang meringankan adalah karena Munarman merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Munarman telah terbukti melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, dalam persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan, JPU mendakwa Munarman tiga pasal sekaligus.

Baca juga: Anggap Tuntutan 8 Tahun Penjara dari Jaksa Kurang Serius, Munarman Ajukan Pembelaan

Ketiga pasal itu yakni Pasal 14 Juncto Pasal 7? UU Nomor 5 Tahun 2018? tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?, Pasal ?15 Juncto Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018? tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?, dan Pasal 13 huruf (c) UU Nomor 5 Tahun 2018? tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ia disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan anggota ISIS di Makassar dan Kabupaten Deli Serdang pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.