Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: 65,1 Persen Responden yang Puas dengan Kinerja Jokowi Tolak Penundaan Pemilu

Kompas.com - 10/03/2022, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas responden yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menentang wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 23 Februari-3 Maret 2022.

Hasil survei menunjukkan 65,1 persen responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi menolak penundaan pemilu, yang berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden itu.

"Angkanya mayoritas ya yang sangat puas atau puas dengan kinerja presiden itu 65,1 persen itu juga ternyata menolak untuk penundaan pemilu," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).

Dari paparan, hanya terdapat 26,7 persen responden puas pada kinerja Jokowi yang menyatakan setuju dengan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Sementara itu, bagi responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi, persentase mereka yang menentang penundaan lebih besar.

Tercatat 87,3 persen responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi, menentang wacana tersebut. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju.

"Jadi dari data itu kita bisa lihat bahwa ternyata pemilih-pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja presiden Pak Jokowi itu juga menolak untuk perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu," jelasnya.

Sebagai informasi, survei ini menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik, yakni PKB, PAN dan Golkar.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda lantaran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com