Mahfud MD Minta KPK dan PPATK Berkolaborasi dengan Negara Anggota G20 Untuk Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkolaborasi dengan negara anggota G20 untuk memberantas korupsi.

Dalam pandangan Mahfud, tindak pidana korupsi yang berujung pada pencucian uang ke negara lain mesti dihentikan dengan kerja sama antar negara.

Sebab yang menjadi salah satu indikator keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi adalah pemulihan aset kerugian negara.

“Penguatan kerja sama lintas instansi dan lintas negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan secara optimal,” jelas Mahfud dalam diskusi virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Mahfud Sebut Transaksi Uang Elektronik Tingkatkan Kerentanan dan Variasi Pencucian Uang

Ia mengungkapkan, forum G20 akan membahas pemberantasan kejahatan ekonomi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Khusus pencucian uang, lanjut Mahfud, penting dibahas secara khusus karena melibatkan banyak negara.

“Sebab (pencucian uang) merupakan transnational organize crime sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama dengan negara lain,” ucapnya.

Mahfud berharap sinergi itu dapat membongkar praktik-praktik penyembunyian aset.

“Seperti modus transaksi dagang internasional, modus penyelundupan uang tunai, modus perdagangan saham dan lain sebagainya,” kata dia.

Di sisi lain, Mahfud pun menyoroti masifnya transaksi uang elektronik yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Ia memaparkan catatan Bank Indonesia sepanjang tahun 2021 menunjukan transaksi uang digital per bulan rata-rata mencapai Rp 22 triliun.

Baca juga: Mahfud: Pencucian Uang Organized Crime, Pemberantasannya Perlu Kerja Sama Negara Lain

“Meningkatnya transaksi keuangan digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan dan variasi tindakan pencucian uang khususnya hasil tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Indonesia menjadi tuan rumah atau Presidensi G20 yang berlangsung sejak Desember 2021 sampai 30 November 2022.

Adapun G20 berisi 19 negara dan Uni Eropa (UE) yang merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global serta 80 persen Product Domestic Bruto (PDB) Dunia.

Negara yang menjadi peserta G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, dan Republik Korea.

Lalu Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki dan Uni Eropa.