Polri: Permintaan Presiden agar TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal demi Mitigasi Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta supaya istri para personel TNI dan Polri tak mengundang penceramah radikal dalam acara keagamaan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menilai, arahan tersebut dimaksudkan untuk memitigasi sebaran paham radikalisme.

“Karena ini untuk kebaikan bersama dan memitigasi sebaran paham-paham radikalisme,” kata Dedi, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Istri Personel TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal

Menurut Dedi, arahan Preiden merupakan pendoman bagi jajaran Polri. Ia menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada anggota yang melanggar arahan tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan, arahan itu bakal diimplementasikan melalui pembinaan kepada para anggota serta istrinya agar tidak mengundang penceramah radikal. Kendati demikian, ia tidak merinci teknis implementasi pembinaan tersebut.

“Ya (pembinaan anggota) itu juga bagian yang ditindaklanjut,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Presiden mengatakan, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambung Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, KSAL: Itu Teguran, Kami Introspeksi

Presiden menekankan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.