Jokowi Minta TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, KSAL: Itu Teguran, Kami Introspeksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo supaya istri personel TNI dan Polri tak mengundang penceramah radikal.

Menurut Yudo, permintaan tersebut merupakan sebuah teguran dan akan menjadi bahan introspeksi bagi TNI, khususnya untuk masing-masing matra.

“Menurut kami itu teguran dari Presiden kepada kami untuk introspeksi lagi,” ujar Yudo usai Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Yudo menegaskan, pernyataan Presiden harus menjadi introspeksi ke internal masing-masing institusi, sebagaimana yang dimaksud Jokowi.

Sesuai permintaan itu juga, Yudo menyakan bahwa prajurit TNI AL beserta keluarga tetap harus tegak lurus mendukung program pemerintah.

“Itu nanti menjadi teguran dan instrospeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI, AL, AD, AU, kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu,” imbuh dia.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Istri Personel TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Presiden mengatakan, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambung Jokowi.

Presiden menekankan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.

Baca juga: Panglima Andika Positif Covid-19, KSAL Wakili Pimpin Rapim TNI-Polri 2022

Menurut Jokowi, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.

"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," kata Jokowi.