Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Legislator Ini Minta Jokowi Beri Intervensi Soal Serangan Rusia ke Ukraina dan Buka Hotline WNI

Kompas.com - 24/02/2022, 19:44 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Luluk Hamidah meminta Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih terhadap perang antara Rusia dan Ukraina yang memanas. Kebutuhan WNI di Ukraina pun harus terus dipantau oleh Pemerintah.

"Meminta dan mendukung Presiden Jokowi sebagai ketua G20 untuk menggunakan pengaruhnya untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis lanjutan Rusia," ujar Luluk Nur Hamidah kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).

"Serta terus mendorong cara-cara atau upaya non-kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina," tambah Ketua DPP PKB Bidang Luar Negeri ini.

Serangan di Ukraina semakin masif setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina.

Pada 2014, pasukan elite Rusia juga merebut seluruh Semenanjung Crimea di Ukraina.

Dengan kembali memanasnya serangan Rusia, Luluk mengingatkan agar Pemerintah memastikan perlindungan terhadap WNI di Ukraina dilakukan secara maksimal.

"Pemerintah harus pastikan keselamatan dan keamanan WNI. Kemudian membuka akses atau hotline bagi pihak-pihak yang membetuhkan update atau informasi terkait keluarga yang berada di Ukraina," kata Luluk.

Baca juga: Kemenlu Ungkap Dampak Serangan Rusia ke Ukraina untuk Indonesia

Tak hanya itu, Anggota Komisi IV DPR ini juga berharap North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara menjaga jarak dan kepentingan serta menarik diri dari perbatasan agar tidak menjadi provokasi buruk bagi situasi Rusia dan Ukraina.

"Menyerukan kepada seluruh pimpinan dunia agar Rusia menghentikan invasi terhadap Ukraina dan mendorong PBB untuk melakukan langkah cepat serta terukur untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina dan mencegah tindakan serangan militer dari pihak manapun, termasuk NATO," paparnya.

Luluk menyebut Indonesia harus menegaskan sikap menolak segala bentuk kekerasan dan invasi militer, termasuk yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina.

"Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian abadi, serta melanggar semua hukum internasional," tegas Luluk.

Menurutnya, tindakan militer Putin akan menciptakan kesengsaraan bagi kedua negara, terutama rakyat Ukraina. Luluk menilai akan terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa jika invansi Rusia terhadap Ukraina tidak dihentikan.

"Hal tersebut akan melengkapi berbagai krisis kemanusiaan global yang sampai sekarang juga masih terus berlangsung. Invasi militer hanya akan mendorong munculnya bahaya baru yang lebih besar dan berkelanjutan," urai Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV itu.

Luluk khawatir, akan terjadi gelombang jutaan pengungsi yang akan membanjiri Eropa dan kawasan sekitarnya jika krisis ini tidak di akhiri dengan damai.

Baca juga: World War 3 Jadi Trending Topic Dunia Usai Rusia Serang Ukraina

Sebagai negara superpower, Rusia disebut memiliki perang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia.

"Kiranya kekuatan dan kepemimpinan Rusia dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia itu tidak dikorbankan karena nantinya justru akan menciptakan gelombang protes dan permusuhan dari seluruh dunia," kata Luluk.

Ia pun mengingatkan, pandemi Covid-19 yang belum berakhir sudah berdampak terhadap sistem kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat dunia. Jika persoalan ini ditambah dengan adanya ancaman keamanan global, Luluk khawatir permasalahan global akan semakin kompleks.

"Oleh karena itu kami sangat menyayangkan serta mengingatkan Rusia agar jangan sampai memancing perkara baru di tengah riak gelombang kepedihan mengakhiri pandemi Covid-19," ucap dia.

"Jangan memberi peluang bagi para pihak yang merayakan kekacauan untuk tujuan-tujuan terorisme. Peperangan harus dihindari secara tegas dan bersama kita wujudkan dunia yang lebih berkepastian,lebih damai, lebih manusiawi dan adil untuk setiap orang," imbuh Luluk.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com