Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi IX DPR Dukung Peningkatan Pelayanan RS Hasri Ainun Habibie

Kompas.com - 23/02/2022, 19:22 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan, pihaknya berjanji untuk membantu dan mendukung Rumah Sakit (RS) Hasri Ainun Habibie dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para pasien, terutama masyarakat Gorontalo.

Dukungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat memenuhi haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni di Gorontalo. Dengan begitu, mereka tidak harus berobat ke daerah atau provinsi lain yang dinilai akan sangat memakan biaya dan waktu.

“Kami juga berharap, RS Hasri Ainun Habibie dapat menjadi rs rujukan yang dapat melayani masyarakat Gorontalo ke depannya,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, selaku pimpinan tim kunjungan kerja (kunker) reses saat meninjau RS Hasri Ainun Habibie seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Wakil Komisi IX DPR Sebut Papua Barat Punya Banyak Tanaman Potensial Berkomoditas Tinggi

Sebagai langkah awal, lanjut dia, Komisi IX DPR RI akan mendorong kesiapan dan pemenuhan alat-alat kesehatan di RS Hasri Ainun Habibie.

Pada kesempatan tersebut, Komisi IX DPR RI turut memberikan apresiasi terhadap usaha seluruh pihak di RS Hasri Ainun Habibie dalam menerapkan sistem komputerisasi kepada pasien.

Sistem komputerisasi tersebut dinilai mampu meminimalisir penularan Covid-19 karena dapat mengurangi potensi kerumunan pasien di RS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com