Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik Andi Widjajanto Didepak dari Kabinet Jokowi karena Dianggap "Brutus", Kini Jadi Gubernur Lemhannas

Kompas.com - 21/02/2022, 06:59 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi sebelumnya direshuffle dari Kabinet Jokowi di periode pertamanya menyusul tudingan sebagai "Brutus".

Andi Widjajanto diketahui merupakan salah satu tim sukses Jokowi. Di Pilpres 2014, Andi merupakan Deputi Tim Transisi Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK).

Usai terpilih sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Andi Widjajanto sebagai Seskab.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Andi Widjajanto mulai "digoyang" oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015, terutama PDI-Perjuangan.

Baca juga: Profil Andi Widjajanto yang Bakal Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhanas

Salah satu politikus PDI-P yang sempat menyudutkan Andi adalah Masinton Pasaribu. Masinton sempat menuduh Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno memisahkan Jokowi dengan partai pendukungnya.

Bahkan Andi Widjajanto dan Rini Soemarno saat itu disebut sebagai "Brutus" di lingkar Istana.

Awalnya, Masinton menyebut ada sejumlah pihak yang disinyalir ingin memisahkan Presiden Jokowi dengan partai pendukungnya. Orang-orang itu, kata Masinton, bertebaran di lingkaran Istana.

"Posisi Pak Jokowi hari ini dilingkari oleh orang-orang di Istana untuk menjauhkan Pak Jokowi dengan parpol. Ada 'Brutus-Brutus' di Istana mau jauhkan Pak Jokowi dari partai," kata Masinton pada 29 Januari 2015, seperti dikutip Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Andi Widjajanto Diangkat jadi Komisaris Utama Angkasa Pura I

Awalnya, Masinton enggan menyebut siapa Brutus yang ia maksud. Namun kemudian nama Andi Widjajanto dan Rini Soemarno dilontarkan oleh anggota DPR RI itu.

"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini orang-orang begini kan yang kita sebut 'Brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," ungkap Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Masinton kemudian menyebut Andi sebagai Sekretaris Kabinet kerap mendistorsi informasi yang hendak disampaikan oleh PDI-P ke Presiden. Padahal, kata dia, pesan dan informasi yang disampaikan PDI-P itu turut mewakili aspirasi dan keinginan rakyat.

"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh Presiden agar pemerintah bisa jalan efektif, pesan-pesan Presiden juga sampai ke rakyat, dan harapan rakyat bisa sampai ke Presiden," ucap Masinton.

Anggota Komisi III DPR tersebut lalu menyarankan agar Andi Widjajanto di-reshuffle, termasuk Rini Soemarno.

"Reshuffle kita usulkan untuk dua orang ini, walau itu hak prerogatif Presiden," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com