Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi X: Permainan Tarif Hotel dan Akomodasi Mencoreng Nama Indonesia di Mata Dunia

Kompas.com - 16/02/2022, 16:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan para pengelola hotel dan transportasi di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak menaikkan tarif sesuka hati.

Ia menilai, permainan tarif ini disinyalir sebagai aji mumpung jelang perhelatan ajang balap motor internasional, MotoGP Mandalika menurut rencana digelar 18-20 Maret 2022.

"MotoGP Mandalika adalah ajang internasional yang menargetkan penonton internasional dan domestik sekitar 100 ribu orang. Permainan tarif ini bukan saja merusak pariwisata Mandalika jangka panjang, namun juga berpotensi mencoreng nama Indonesia di mata dunia," kata Hetifah dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Cara Sandiaga Uno Antisipasi Tarif Akomodasi Mandalika Rp 8 Juta Per Malam

Ia meminta para pengelola hotel dan transportasi berlaku bijak dalam memasang tarif. Sebab, jika tidak, maka akan terjadi potensi kerugian lainnya.

Hetifah juga mendorong peranan pemerintah daerah dalam menanggapi kenaikan tarif di sejumlah hotel dan transportasi di kawasan tersebut.

"Saya mendorong Gubernur NTB agar segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengontrol tarif penginapan dan transportasi sewa di sekitar Mandalika. Hal ini harus cepat ditanggapi dengan regulasi, bukan sekadar imbauan," jelasnya.

Baca juga: Tarif Akomodasi Mandalika Rp 8 Juta Per Malam, Menparekraf: Akan Ada Pergub

Politisi Partai Golkar itu mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memanfaatkan momen MotoGP Mandalika sebagai ajang memulihkan ekonomi.

Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pula.

"Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan ekonomi sebaik-baiknya. Bukan dengan memasang tarif yang tidak rasional, namun dengan menghadirkan pelayanan serta produk terbaik yang akan berkesan," ungkapnya.

Baca juga: Ini Lokasi Hunian yang Paling Banyak Diburu Jelang MotoGP Mandalika

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, adanya laporan harga akomodasi dan transportasi di Mandalika jelang MotoGP 2022 yang mencapai Rp 8 juta per malam.

Sebagai antisipasi, ia menjelaskan, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang nanti berfungsi untuk menetapkan harga ambang batas akomodasi dan transportasi di Mandalika.

"Ini nanti akan diatur oleh Pergub, yang akan memberikan ambang batas atas untuk biaya kamar per malam dan biaya transportasi untuk di zona utama, zona 1, dan zona penyangga," kata Sandiaga saat "Weekly Press Briefing" virtual, Senin (14/2/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com