Jokowi Naikkan Tunjangan Agen Intelijen, Berikut Ini Rinciannya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan agen intelijen dalam berbagai tingkat. Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.

Menurut Perpres itu, kenaikan jumlah tunjangan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional sebagai agen intelijen.

"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Agen Intelijen diberikan Tunjangan Agen Intelijen setiap bulan," demikian bunyi pasal 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2022, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (15/2/2022).

Peningkatan tunjangan agen intelijen itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Meninggal di Jayapura

"Pemberian Tunjangan Agen Intelijen bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," demikian bunyi Pasal 4.

Jumlah dan besaran tunjangan bergantung pada tingkat jabatan ASN. Berikut ini rincian besaran kenaikan tunjangan ASN yang menjadi agen intelijen:

1. Agen Intelijen Ahli Utama = Rp. 2.217.000
2. Agen Intelijen Ahli Madya = Rp. 1.848.000
3. Agen Intelijen Ahli Muda = Rp. 1.260.000
4. Agen Intelijen Ahli Pratama = Rp. 540.000

Ketentuan tunjangan fungsional agen intelijen sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen. Berikut ini rincian tunjangan sebelumnya:

1. Agen Ahli Madya = Rp 1.100.000,00
2. Agen Ahli Muda = Rp 750.000,00
3. Agen Ahli Pertama = Rp 300.000,00

Ketentuan tentang besaran tunjangan di Perpres Nomor 48 Tahun 2007 dicabut menyusul terbitnya Perpres Nomor 15 Tahun 2022.

Baca juga: Mengenal Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Kuliah Gratis dan Jadi CPNS

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan jabatan fungsional Agen Ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 7 Perpres Nomor 15 Tahun 2022.