Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron Masih Tinggi, Ketua DPR Ingatkan Rapat Maksimal Pukul 15.30 WIB

Kompas.com - 15/02/2022, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan kepada seluruh anggota DPR, waktu maksimal pertemuan atau rapat di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hanya sampai pukul 15.30 WIB.

Hal itu diingatkan Puan karena meningkatnya penyebaran varian Omicron saat ini. 

"Tetap menjaga waktu rapat rapat sesuai yang sudah menjadi keputusan dalam rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) yang lalu," kata Puan dalam rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15/2/2022).

"Artinya, sebisa mungkin kita tepati bahwa maksimal jam 15.30 WIB, DPR memang sudah tidak ada lagi rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan untuk bisa mengantisipasi lonjakan atau tingginya Omicron," lanjutnya.

Ketua DPP PDI-P itu menambahkan, para anggota dewan dan segenap pihak yang ada di lingkungan DPR juga diminta tetap menjaga protokol kesehatan.

Baca juga: DPR Harap Semua Pihak Tak Remehkan Omicron, Penularannya Lima Kali Lebih Cepat

Dia menuturkan, situasi dan kondisi di Tanah Air saat ini mengalami peningkatan kasus Covid-19 seiring penyebaran Omicron.

"Saya hanya ingin menyampaikan, karena situasi dan kondisi terkait dengan Omicron masih tetap tinggi. Saya minta kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan beserta seluruh staf anggota yang ada di DPR untuk tetap menjaga prokes," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus juga mengimbau seluruh pihak tidak meremehkan varian Omicron.

"DPR RI berharap semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, tidak meremehkan varian tersebut," kata Lodewijk.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan semua pihak akan ciri-ciri dari varian Omicron yang telah menyebar.

Menurut dia, varian virus Corona itu gejalanya lebih ringan dibandingkan varian sebelumnya.

"Namun, penularannya lima kali lebih cepat," tambah Lodewijk.

Baca juga: Kasus Covid-19 Omicron Ditemukan di Pontianak, Diduga Berasal dari Jakarta

Oleh karena itu, Lodewijk berharap semua pihak tetap waspada dan mengantisipasi varian Omicron dapat menyebar lebih luas.

Ia menekankan, hal tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah, misalnya pengetatan wilayah.

"Kita tetap waspada dan mengantisipasi agar penularannya tidak terus melonjak, dengan berbagai regulasi pengetatan di wilayah-wilayah yang angka penularannya cukup tinggi," harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com