Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Sebut Rasio Testing Covid-19 di 22 Provinsi Masih di Bawah Standar Nasional

Kompas.com - 11/02/2022, 06:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan, masih ada 22 provinsi yang tingkat rasio testing Covid-19-nya masih di bawah rasio testing nasional.

Terlebih dua provinsi di antaranya berada di wilayah Jawa-Bali, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Rasio testing di Jawa Timur adalah 5 orang dari 1.000 orang dites. Sementara di Jawa Tengah angkanya tergolong sangat rendah, yakni 2 dari 1.000 orang dites," ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual pada Kamis (10/2/2022).

Berdasarkan data per 6 Februari 2022, saat ini rasio testing nasional Covid-19 yakni 7 dari 1.000 orang yang dites.

Sehingga menurut Wiku, angka testing secara nasional masih jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Baca juga: Anggota DPR Minta Peningkatan Level PPKM Diikuti Testing dan Tracing yang Masif

Ia pun mengingatkan bahwa testing merupakan penentu mobilitas yang aman untuk masyarakat. Dengan testing dapat diketahui apakah seseorang positif atau tidak.

Oleh sebabnya, dapat mencegah orang yang positif berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, yang berpotensi meningkatkan kasus di suatu daerah.

"Untuk itu dimohon kepada pimpinan daerah pada 22 provinsi tersebut, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk kembali memasifkan testing," tegas Wiku..

"Jangan sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya, dan berimbas pada penentuan kebijakan yang kurang sesuai dengan situasi riil di lapangan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com