Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Merah Putih Juga Disiapkan untuk Vaksinasi Anak Usia 3-6 Tahun

Kompas.com - 09/02/2022, 13:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin merah putih produksi Universitas Airlangga dan PT Biotis akan disiapkan untuk vaksin dosis ketiga atau vaksin booster dan vaksin anak usia 3-6 tahun.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam acara Seremoni Uji Klinis Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga secara virtual, Rabu (9/2/2022).

"Kita sudah diskusikan di dalam dan kita sudah perhitungkan bahwa vaksin merah putih kemungkinan bisa digunakan untuk booster dan yang pasti vaksin anak," kata Budi.

Baca juga: Liku Perjalanan Vaksin Merah Putih hingga Uji Klinik

Budi mengatakan, saat ini, pihaknya memonitor kecepatan laju vaksinasi Covid-19 dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait strategi uji klinis agar proses vaksinasi dilakukan tepat waktu.

Ia mengatakan, uji klinis vaksin merah putih tersebut menjadi kesempatan untuk memproduksi vaksin untuk anak usia 3-6 tahun.

"Di dunia tidak banyak, setahu saya baru vaksin Sinovac dan Pfizer yang bisa (untuk anak). Pfizer juga sedang uji klinis kalau tidak salah, jadi itu juga ada kesempatan untuk digunakan untuk vaksin anak yang bersifat primer tapi usianya 3 sampai 6 tahun," ujarnya.

Di samping itu, kata Budi, vaksin merah putih akan didorong untuk menjadi vaksin donasi internasional khususnya untuk negara-negara di Afrika.

Baca juga: Jangan Hujat Vaksin Merah Putih

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui vaksin merah putih menjadi vaksin donasi.

"Dengan demikian ini bukan hanya dipakai secara lokal tapi dipakai internasional. Jadi pemerintah nantinya akan beli vaksinnya untuk donasi ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pihaknya sudah mengamankan anggaran untuk mendukung uji klinik fase ketiga vaksinasi merah putih.

"Sehingga tidak usah khawatir bapak ibu tinggal kerja saja nanti anggaranya akan di-support oleh kami dari Kementerian Kesehatan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com