Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Kian Banyak Korban Kerangkeng Manusia di Langkat yang Angkat Bicara

Kompas.com - 07/02/2022, 23:04 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan semakin banyak korban yang bicara dalam proses penyelidikan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada wartawan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (7/2/2022) pasca melakukan pemeriksaan pada Terbit.

“Semakin lama, semakin banyak yang ngomong, itu yang tidak bisa kami tolak,” ucap Anam disaksikan dari YouTube Komnas HAM.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Dugaan Kekerasan Terjadi di Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

Anam menuturkan, pihaknya juga mendapatkan informasi terkait jumlah korban meninggal dunia yang diduga lebih dari tiga orang.

“Dua hari atau tiga hari lalu misalnya, kami dapat informasi soal meninggalnya orang di luar jumlah tiga orang itu, lalu ada informasi kekerasan di medio tahun-tahun tertentu,” jelas dia.

“Ditunjukkan fotonya, komunikasinya dengan korbannya dan lain sebagainya,” sambungnya.

Komnas HAM, kata Anam, ingin segera menyusun laporan penyelidikan pada perkara ini.

Namun Anam menegaskan, pihaknya tidak bisa membatasi ketika ada korban yang ingin memberikan keterangan.

“Kalau ditanya limitasinya, kami inginnya segera. Tapi masa kita halangi korban buat ngomong kepada kami, itu tidak elok,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengkonfirmasi adanya tiga penghuni kerangkeng manusia di rumah Terbit yang meninggal dunia.

Sementara itu Terbit menampik jika kerangkeng dirumahnya digunakan untuk perbudakan manusia.

Baca juga: Sebut Kerangkeng Tempat Pembinaan, Bupati Langkat Sebut Tak Perlu Izin

Ia menyebut kerangkeng itu merupakan tempat pembinaan untuk masyarakat pecandu narkoba.

Terbit berdalih, kerangkeng itu dibangun karena permintaan masyarakat.

“Awalnya itu pembinaan untuk organisasi, saya sebagai tokoh Pemuda Pancasila supaya bisa menghilangkan pecandu narkoba,” katanya.

“Sifatnya membantu warga di sana, ini permintaan masyarakat,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com