PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya tetap mempertimbangkan semua kader yang bakal diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Hanya saja, Hasto menilai PDI-P menginginkan Menteri Sosial sekaligus Ketua DPP PDI-P Tri Rismaharini untuk fokus terhadap tugasnya sebagai menteri yang tengah dijalani pada saat ini.

"Kalau Bu Risma memenuhi kualifikasi, namun beliau kan sudah punya tugas yang penting sebagai Mensos," kata Hasto dihubungi Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal kabar bahwa PDI-P mempertimbangkan Komisaris Utama PT Pertamina sekaligus kader partai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketimbang Risma.

Hasto memahami bahwa sosok Risma memenuhi kualifikasi dengan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi untuk memimpin IKN.

Diketahui, Presiden Jokowi mengisyaratkan bahwa pemimpin IKN paling tidak, pernah memimpin daerah dan punya latar belakang arsitek.

Adapun Risma merupakan lulusan pendidikan sarjana di Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 1987.

Secara spesifik, Risma memang memenuhi syarat tersebut lantaran juga merupakan mantan wali kota Surabaya.

Menurut Hasto, partainya tidak bermaksud hanya mempertimbangkan Ahok. Namun, PDI-P tetap mempertimbangkan nama-nama lain yang sesuai dengan kriteria kualifikasi sebagai Kepala Otorita IKN.

Nama-nama yang disebut Hasto yaitu dua kader PDI-P yakni mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kewenangan menetapkan Kepala Otoritas IKN berada di Presiden, partai menyampaikan kriteria kualifikasi Kepala Otorita IKN," ujarnya.

Hasto kemudian menjabarkan bagaimana partainya menyampaikan kriteria kualifikasi untuk bakal pemimpin IKN.

Pertama, kata dia, sosok tersebut haruslah sosok visioner dalam perencanaan tata kota.

"Memiliki kemanpuan profesional yang memahami keseluruhan konsepsi nusantara dalam desain araitektur dan tata kota yang berkebudayaan Indonesia," jelasnya.

Selain itu, pemimpin IKN juga disebut harus memiliki kepemimpinan yang kuat, pengalaman birokrasi atau kompetensi khusus yang bersifat strategis.

Hal ini karena menurut PDI-P, menjalankan tugas sebagai Kepala Otorita IKN tidaklah ringan.

"Intinya di luar berbagai kriteria yang ada, kemampuan untuk menerjemahkan seluruh konsepsi dari Presiden sangat penting," imbuh dia.

Untuk diketahui, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN muncul dan tenggelam.

Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Januari 2022, seperti dikutip dari Tribunnews.com.